DANA CADANGAN
DANA CADANGAN
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
1.Peserta dapat menjelaskan prinsip dan karakteristik dana cadangan
2.Peserta dapat memahami perhitungan dana cadangan yang mempertimbangkan konsep time value of money
Pendahuluan
Dalam kondisi tertentu, pemerintah daerah (pemda) seringkali merencanakan untuk melaksanakan kegiatan atau program yang memerlukan pendanaan yang cukup besar relatif terhadap besaran APBD pemda yang bersangkutan, misalnya rencana pemilihan kepala daerah dan dewan perwakilan daerah (DPRD). Sebelum pelaksanaan program yang membutuhkan dana besar tersebut, pemda perlu terlebih menghimpun dana yang akan digunakan agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu kemampuan APBD berjalan untk mendanai program yang menjadi urusan wajib dan prioritas. Oleh karena itu, dimungkinkan bagi pemda untuk mengalokasikan pembentukan dana cadangan pada APBD untuk lebih dari satu tahun anggaran.
Dalam struktur APBD, dana cadangan termasuk salah satu pos pembiayaan; pengeluaran pembiayaan saat dibentuk dana cadangan dan penerimaan dana cadangan saat dana cadangan dicairkan untuk digukanakan membiayai program atau kegiatan yang telah ditentukan. Pembentukan dan pencairan dana cadangan dikategorikan sebagai salah satu pos pembiayaan karena pada dasarnya pembentukan dana cadangan tidak mengurangi nilai kekayaan suatu pemda (atau ekuitas). Begitu juga sebaliknya, pencairan dana cadangan tidak menambah kekayaan daerah tersebut. Atau dengan kata lain pembentukan dana cadangan hanya memindahkan sementara dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kusus yang ditetapkan dan setelah mencapai waktu yang telah ditentukan dana pembentukan dan semua hasilnya dikembalikan ke Kas Umum Daerah.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembentukan dana cadangan harus dituangkan terlebih dahulu dalam perda pembentukan dana cadangan sebelum dialokasikan dalam APBD. Perda pembetnukan dana cadangan merupakan ijin prinsip atau kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD untuk menyisihkan sebagaian dana APBD tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya yang disepakati. Kesepakatan bersama ini sangat diperlu mengingat kegiatan atau program yang akan dibiayai oleh dana cadangan dianggap sangat penting sifatnya sehingga ketersediaan dananya harus dijamin dan perda pembentukan dana cadangan ini dapat dikatakan sebagai jaminan, baik jaminan dari pihak eksekutif maupun dari pihak legislatif, atas ketersediaan dana unutk melaksanakan kegiatan atau program yang disebutkan dalam perda dana cadangan.
Perda pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya memuat (1) tujuan pembentukan, (2) jumlah rupiah, (3) sumber dana cadangan, apakah dari surplus APBD atau penerimaan APBD, (4) periode pencadangan, berapa tahun dana cadangan akan dianggarkan dan berapa rupiah setiap tahun anggarannya, (4) jenis pengeluaran (5) penggunaan, untuk proyek atau program apa saja dana cadangan akan digunakan, dan (6) penempatan dana, apakah akan ditempatkan pada Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) atau instrumen investasi jangka pendek lainnya lainnya yang memenuhi sifat menghasilkan cash flow tetap dan beresiko rendah.
Sumber dan Penempatan Dana Cadangan
Sumber dana cadangan sudah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan di bidang pegelolaan keuangan daerah. Ada dua sumber utama dana cadangan, yaitu (1) Surplus APBD tahun anggaran sebelumnya yang pembentukan Dana Cadangan perlu mendapat persetjuan DPRD dan dituangkan dalam Perda APBD dan (2) penerimaan APBD yang penggunaannya tidak dibatasi, misalnya pinjaman daerah dimana peruntukan dananya sudah ditentukan dalam naskah perjanjian pinjaman, pendapatan hibah yang peruntukannya ditentukan oleh naskah perjanjian hibah, DAK (termasuk dana pendampinya), pendapatan RSUD, dan Dana Darurat.
Dalam pelaksanaannya, Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening khusus dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selama periode penyisihan dan sebelum digunakan, dana yang terhimpun dapat ditempatkan pada portofolio yang mempunyai risiko yang rendah (low risk) dan dengan imbal hasil tetap (fixed return). Semua imbal hasil atas penempatan dana cadangan tersebut baik berupa bunga, kupon obligasi, atau hasil investasi lainnya harus ditampung dalam rekening dana cadangan dan menambah saldo dana cadangan. Dengan demikian, saldo dana cadangan akan terus bertambah dan dapat dipastikan, jika dikelola dengan baik, saldo akhir dana cadangan sebelum digunakan akan melebihi jumlah kebutuhan dana kegiatan yang ditentukan dalam perda yang bersangkutan.
Pengelolaan dana cadangan memang dihadapkan pada banyak pilihan instrumen investasi dengan berbagai kombinasi resiko (risk) dan imbal hasil (return). Investasi yang beresiko tinggi tentu akan memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Sebaliknya, investasi dengan resiko yang rendah akan menghasilkan pendapatan yang rendah pula. Namun demikian, untuk mengurangi potensi munculnya motif-motif spekulasi dalam menempatkan dana cadangan, peraturan perundang-undangan secara tegas memerintahkan pengelola dana cadangan untuk memilih portofolio dengan resiko rendah dan imbal hasil tetap. Hal ini dimaksudkan agar dana untuk tujuan tertentu tersebut terjamin ketersediaannya dan proyek atau kegiatan yang memerlukan dana besar terkait dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.
Meskipun dalam penjelasan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang 33 Tahun 2004 portofolio investasi untuk dana cadangan hanya dicontohkan deposito bank pemerintah, dalam praktiknya beberapa pemda yang membentuk dana cadangan menempatkan untuk sementara dana pada beberapa surat berharga yang sangat likuid dan aman, diantaranya deposito bank BUMN, Surat Perbendaharaan Pemerintah (SPN), SBI, dan SUN. Portofolio tersebut selain memberikan hasil yang tetap dan resiko relatif kecil juga sangat likuid. Sebagai contoh, deposito dapat dicairkan kapan saja sesuai jangka waktu yang dipilih.
Keharusan penempatan dana cadangan pada instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank BUMN sangat logis, karena surat-surat berharga tersebut mempunyai tingkat resiko sangat kecil atau hampir tak beresiko sama sekali. Kita selalu meyakini bahwa pemerintah akan mampu membayar semua kewajiban terkait dengan surat utang yang diterbitkannya. Begitu juga dengan bank BUMN, eksistensi dari perusahaan negara ini diyakini akan dipertahankan sekuat tenaga oleh pemerintah, sehingga resiko default atau gagal bayar sangat kecil. Hal ini tercermin dari pengalaman krises ekonomi moneter 1997.
Pada saat itu, Pemerintah berusaha menjamin keberlangsungan bank-bank BUMN dengan melakukan merger 4 bank BUMN yang dikategorikan kurang atau tidak sehat oleh Bank Indonesia, yaitu Bank Export Import (Bank Exim), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD) dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) menjadi Bank Mandiri (Yulianti, undated). Sebaliknya, pada saat yang sama 16 bank swasta dilikuidasi atau dihentikan ijin operasinya. Likuidasi bank swasta tidak cukup sampai disitu, tahun 2004 giliran Bank Dagang Bali dan Bank Aspac yang dihentikan ijin operasionalnya, dan Bank Global ditutup pada tahun 2005 (Sugiarto, 2009). Pada tahun 2009 giliran bank IFI yang dicabut ijin operasinya oleh BI, sehingga menambah panjang daftar bank yang dilikuidasi (detik.com, 17 April 2009).
Pembentukan Dana Cadangan dalam praktik
Jika memperhatikan tren pos dana cadangan (tabel 1), kita bisa mellihat bahwa pemda-pemda yang melakukan pembiayaan melalui pos ini tidaklah banyak. Pada tahun 2010 sebanyak hanya 20 pemda yang membentuk dana cadangan dan terus bertambah menjadi 45 dan 68 pemda pada tahun 2011 dan 2012. Tren peningkatan yang melonjak pada tahun 2012 disebabkan karena beberapa daerah dijadwalkan akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) antara tahun 2013 – 2015 dan melakukan pembentukan dana cadangan untuk mendanai pilkada 2 atau 3 tahun sebelumnya
Table 1
Trend jumlah pemda yang menganggarkan Dana Cadangan
Tahun Pembentukan Pencairan
2008 51 65
2009 30 19
2010 20 33
2011 45 14
2012 68 27
Sumber: www.djpk.depkeu.go.id, diolah
Secara umum, pemerintah daerah menghadapi masalah yang sama menjelang pilkada, yaitu keterbatasan dana untuk proses demokrasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, menyiasati keterbatasan dana APBD, pemda-pemda tersebut membentuk dana cadangan 2 atau tiga tahun sebelum pelaksanaan pemilu Kepala Daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung, misalnya, akan menggelar pemilihan Bupati pada tahun 2015 dan diperkirakan memerlukan dana sekitar 60 milyar atau sebesar 2,2% dari total APBD tahun 2012. Karena jumlahnya yang relatif besar, pemerintah Kabupaten Bandung mengantisipasi besarnya dana pelaksanaan pilkada tersebut dengan membentuk dana cadangan selama 4 tahun berturut-turut mulai tahun anggaran 2012 samapi dengan 2015 melalui Perda No. 5 Tahun 2012. Dana cadangan yang disepakati Rp 60.000.000.000 yang dialokasikan dalam APBD tahun 2012 sampai dengan 2015 masing-masing Rp 15.000.000.000. dana cadangan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sementara itu, dana cadangan yang terbentuk, sebelum digunaan, akan ditempatkan pada instrumen investasi berupa deposito, SBI, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), SUN, dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap pada pelaksanaan pilkada nanti tidak terdapat lagi masalah pendanaan karena sudah dicadangkan dengan cukup memadai pada APBD tahun-tahun sebelum pilkada.
Tidak semua pembentukan dana cadangan dikhususkan bagi pendanaan pilkada. Beberapa tujuan pembentukan dana cadangan yang pernah dianggarkan beberapa pemda, seperti pada tabel 2, diperuntukan bagi penyertaan modal pada suatu perusahaan, memperlancar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB – P2) pasca pengalihan, penyelenggaraan pekan olah raga provinsi, dan lain-lain.
Tabel 2
Daftar Perda Pembentukan Dana Cadangan Terpilih
Pemda No. Perda Peruntukan Periode Jumlah (Rp)
Prov. Gorontalo No. 08 Tahun 2003 Penyertaan Modal pada pembangunan Hotel Gorontalo Quality 2003, 2004, dan 2005 Rp 12.750.000.000 dengan alokasi:
- APBD 2003 Rp5.000.000.000
- APBD 2004 dan APBD 2005 ditetapkan pada tahun bersangkutan
Kab. Probolinggo No. 10 Tahun 2005 Tidak ditentukan peruntukannya 2005 Rp 2.000.000.000
Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2006
Pilkada 2007 2007 Rp 5.000.000.000
Kab. Malang No. 6 Tahun 2006 Pemilu kada periode 2010 - 2015 2006 s.d. 2009 Rp 15.000.000.000 dan dialokasikan dalam APBD tahun 2006 – 2009 sesuai kemampuan keuangan daerah
Kab. Hulu Sungai Utara No. 12 Tahun 2010 Pilkada 2012 2011 Rp 10.000.000.000
Kab. Bandung No. 5 Tahun 2012 Pilkada 2015 2012 - 2015 Rp. 60.000.000.000 dialokasikan pada APBD 2012 s.d. APBD 2015 masing-masing Rp 15.000.000.000
Kab. Sampang No. 10 Tahun 2011 - Pilkada 2012
- Pemungutan PBB P2 pasca pengalihan 2011 -untuk pilkad: Rp 15.000.000.000
Untuk PBB P2: Rp 1.000.000.000
Kota Magelang No. 15 Tahun 2011 - Pilkada 2015 2012 - 2014 Rp 7.000.000.000 dengan alokasi:
APBD 2012: Rp 3.000.000.000
APBD 2013: Rp 2.000.000.000
APBD 2014: Rp 2.000.000.000
Kab. Banyumas No. 8 Tahun 2010 - Pekan olahraga Provinsi 2011 dan 2012 Rp 5.000.000.000 dengan alokasi:
APBD 2011: Rp 2.500.000.000
APBD 2012: Rp 2.500.000.000
Sumber: dari berbagai sumber, diolah
Mempertimbangkan time value of money dalam membentuk dana cadanagn
Dalam proses pengaggaran dalam APBD jarang sekali kita mempertimbangkan unsur nilai waktu dari uang (time value of money) karena mungkin pengaruhnya tidak signifikan terhadap realisasi belanja maupun pendapatan mengingat, baik belanja maupun pendapatan dianggarkan hanya dalam satu tahun anggaran saja. Akan tetapi, jika kita kaitkan dengan dana cadangan yang pembentukannya dilaksanakan beberapa tahun berturut-turut, maka sebaiknya perencana keuangan daerah juga mempertimbangkan time value of money dalam menentukan besaran dana yang akan dialokasikan setiap tahunnya untuk pembentukan dana cadangan tersebut.
Time value of money merupakan konsep yang menyatakan bahwa nilai uang hari ini akan lebih berharga dibandingkan nilai uang dengan nominal yang sama pada masa yang akan datang. Nilai uang, dalam hal ini, sangat ditentukan oleh waktu. Sebagai contoh, sepuluh tahun lalu dengan hanya Rp 2.000 kita bisa membeli sepiring nasi lengkap dengan lauknya yang memenuhu kriteria empat sehat lima sempurna, tetapi hari ini dengan nominal uang yang sama kita mungkin hanya akan mendapat sebungkus nasi putih saja. Ini menunjukkan uang 2000 sepuluh tahun yang lalu jauh lebih berharga atau bernilai dibandingkan dengan uang 2000 saat ini.
Dengan pemikiran yang sama, kebutuhan dana sebesar Rp 60 milyar untuk membiayai pilkada Kabupaten Bandung tersebut tahun 2015 atau 4 tahun sejak dibentuk dana cadangannya nilainya akan kurang dari Rp 60 milyar. Oleh karena sifatnya yang multi years, perhitungan besaran dana cadangan yang akan dialokasikan untuk setiap tahunnya seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan konsep nilai waktu uang tersebut. Dengan melakukan hal itu, maka penganggaran dana cadangan akan lebih effisien. Untuk melihat pengaruh dari time value of money dalam penganggaran dana cadangan, akan diilustrasikan melalui pembentukan dana cadangan khusus untuk pelunasan kembali obligasi atau pinjaman jangka panjang atau yang sering di sebut sinking fund.
Menurut wikipedia “A sinking fund is a fund established by a government agency or business for the purpose of reducing debt by repaying or purchasing outstanding loans and securities held against the entity”. Sinking fund merupakan dana khusus yang dibentuk untuk mengurangi utang dengan membayar atau membeli kembali pinjaman dan sekuritas yang masih outstanding (belum jatuh tempo).
Ilustrasi pembentukan sinking fund untuk mendanai pinjaman atau Obligasi
Pemerintah Daerah Kota XYZ berencana untuk pembangunan jalan tol yang diperkirakan memerlukan biaya Rp 100 milyar. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut pemkot XYZ berencana untuk obligasi daerah (municipa bond) yang jatuh tempo dalam waktu 10 tahun dengan kupon 10% pertahun dan dibayarkan smesteran. Untuk menjamin ketersediaan dana pelunasan obligasi tersebut, Pemkot XYZ dan DPRD-nya sepakat untuk menyisihkan SiLPA untuk membentuk dana cadangan yang akan dilakukan setiap tahun selama 10 tahun. Dana cadangan tersebut akan dikelola dalam rekening khusus dan ditempatkan dalam deposito Bank ABC (bank BUMN) dengan bunga 5% per tahun. Kontrak Deposito tersebut selama 6 bulan dan otomatis di perpanjang jika tidak dicairkan.
Permasalahan:
-berapa dana yang diperlukan untuk dialokasikan dalam APBD per tahun (Present Value of an Ordinary Annuity/present value untuk jumlah yang harus dibayarkan setiap akhir tahun)
-berapa dana cadangan yang diperlukan untuk melunasi obligasi saat jatuh tempo (present value)?
Dari permasalahan di atas, kita dapat menidentifikasi bahwa kebutuhan dana Rp 100 milyar merupakan nilai masa datang (future value) karena hakikatnya akan dibayarkan pada akhir tahun ke-10 nanti, sementara yang akan kita hitung adalah nilai sekarang (present value) dari jumlah yang akan dibayarkan pada akhir tahin ke-10 tersebut dan nilai sekarang dari alokasi APBD tiap tahun atau present value of an ordinary anuity (diasumsikan dilakukan pada akhir tahun).
Pada kasus ini kita hanya menghitung nilai sekarang dari jumlah yang akan jatuh tempo pada akhir tahun ke-10, sementara untuk tujuan penyederhanaan perhitungan kebutuhan dana untuk pembayaran kuponnnya tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Data yang kita perlukan sudah kita ketahui yaitu:
•Future value dana cadangan akan sama dengan nominal obligasi = Rp 100.000.000.000
•Jangka waktu pembentukan akan sama dengan jangka waktu jatuh tempo (Maturity date) obligasi = 10 tahun
•Hasil yang diharapkan (yield) sama dengan bunga deposito, yaiut 5% per tahun
Langkah pertama:
Membuat kerangka waktu (time frame) penempatan dana cadangan yang akan kita hitung besarannya.
Gambar 1
Time line penempatan Dana Cadangan =
P = periode pencadangan
FV = Future Value
Langkah kedua:
Menghitung besarnya dana yang harus dialokasikan setiap tahun dengan menggunakan bantuan program excel, terutama dengan fungsi financial PMT (payment).
Gambar 2
Penggunaan fungsi PMT pada excel
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan fungsi PMT tersebut kita memperoleh besaran pengalokasian dana cadangan per tahun adalah Rp 7.950.457.497.
Langkah ketiga:
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kita dapat menyusun jadwal penempatan dana cadangan secara lengkap seperta pada tabel 3.
Tabel 3
Schedule Pengalokasian Dan Besaran Dana Cadangan
(dalam rupiah)
Nilai obligasi yang akan dilunasi (Future value/FV) Rp 100.000.000.000
Tingkat bunga yang di harapkan (interest/i) per tahun 5%
Jangka waktu pembentukan dana cadangan (N) 10 tahun
Tahun ke- Alokasi Dana Cadangan Imbal Hasil Dana Cadangan Akumulasi Dana Cadangan
1 7.950.457.497 4.383.311.548 12.333.769.044
2 7.950.457.497 3.795.989.212 24.080.215.753
3 7.950.457.497 3.236.634.607 35.267.307.857
4 7.950.457.497 2.703.915.936 45.921.681.289
5 7.950.457.497 2.196.564.820 56.068.703.605
6 7.950.457.497 1.713.373.281 65.732.534.383
7 7.950.457.497 1.253.190.863 74.936.182.742
8 7.950.457.497 814.921.893 83.701.562.132
9 7.950.457.497 397.522.875 92.049.542.503
10 7.950.457.497 0 100.000.000.000
Dengan perencanaan menggunakan konsep sinking fund tersebut, penerbitan obligasi senilai Rp100 milyar dapat ditutupi dengan hanya mencadangkan dana APBD tiap tahunnya sebesar Rp 7.950.457.497 selama 10 tahun dengan total Rp 79.504.574.970 dan memperoleh imbal hasil dengan total Rp 20.495.425.034.
Pertanyaan
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dana cadangan?
2. Mengapa dana cadangan dikategorikan kedalam pos pembiayaan?
3. Jelaskan kriteria instrumen investasi yang dapat digunakan untuk penempatan dana cadangan?
4. Sebutkan sumber dari dana cadangan?
5. Mengapa dana cadangan perlu persetujuan DPRD dan diperdakan?
6. Menurut saudara perlukah dalam penyusunan anggaran yang sifatnya multi year memperhitungkan juga faktor time value of money? Jelaskan!
Comments
Post a Comment