PEMBIAYAAN DAERAH
BAB I
PENGANTAR PEMBIAYAAN DAERAH
Pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan. Namun demikian, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ada pula peran swasta dan masyarakat. Fungsi pemerintah adalah melakukan intervensi agar peran dari masing-masing actor pembangunan tersebut dapat berjalan beringinan dalam mecapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila peran masyarakat/swasta dalam pembangunan masih lemah maka campur tangan pemerintah harus lebih besar. Sebaliknya jika peran masyarakat sudah sangat tingggi, maka intervensi pemda harus terfokus pada upaya peningkatan potensi kapabilitas, dan efektifitas semua pelaku pembanguna, termasuk pemda sendiri (Rahardjo Adisasmita, 2009)
Alat intervensi pemerintah tersebut akan terlihat pada kebijakan fiscal yang diterapkan dalam anggaran pemerintah. Anggaran memiliki sifat structural dan siklikal. Anggaran memiliki sifat structural atau aktif, berarti anggaran tersebut ditentukan oleh kebijakan aktif dan beban (diskresioner) seperti penetapan tingkat pajak, jaminan social dan belanja pemerintah untuk menghitung berapa besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah, seta kemungkinan surplus/defist pada tingkat produksi yang potensial.
Akan tetapi sebagian besar anggaran bersifat siklikal atau pasif dimana ditentukan oleh keadaan siklus ekonomi, ntuk menghitung dampak daripada siklus ekonomi terhadap anggaran atau mengukur perubahan dalam penerimaan, pengeluaran dan deficit/surplus yang timbul karena perekonomian tidak beroperasi pada output potensialnya. Anggaran siklikal merupakan selisih antara anggaran actual dan anggaran structural (samuelson dan nordhaus, 1977).
Alat intervensi di tingkat pemerintahaan daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pengeluaran dana masyarakat dalam melakukan pemeberian pelayanan kepada masyarakat (Irwan Taufiq Ritongan, 2009). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pengenaan pajak dan retribusi dilakukan dengan menerapkan prinsip kewajaran horizontal dan kewajaran vertical. Prinsip kewajaran horizontal menekankan pada bersyaratan bahwa masyarakat harus diposisikan dan diperlakukan sama. Prinsip kewajaran vertical disdasrkan pada konsep kemampuan membayar wajiab pajak/retribusi. Masyarakat yang mampu diberikan beban yang lebih tinggi dari pada tang tidak mampu. Untuk menyeimbangkan kedua prinsip ini, pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarios secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan (Nurlan Darise, 2006) Selain dari pajak/retribusi, pendapatan daerah berasal pula dari, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum (Nurlan Darise, 2006). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial.
Urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, misalnya pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata
Dalam Peraturan Menteri Dalam nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, cakupan urusan pemerintahan diperluas. Selain urusan wajib dan pilihan juga urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu, baik yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lain dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan social.
Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Besaran defist APBD berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan setiap tahun mengenai batas maksimal kumulatif deficit APBD. Dalam hal APBD diperkirakan deficit, ditetapkan sumber-sumber untuk menutup deficit. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (Silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan piutang. Semua transaksi keuangan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus inilah yang disebut dengan pembiayaan (Irwan Taufiq Ritonga, 2009).
PP 58 tahun 2005 mendefinisikan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Skema pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :
Ada dua unsur utama dalam pengertian pembiayaan disini, yaitu penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima.
Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan ini berkaitan dengan penerimaan sumber dana yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan tersebut dapat berasal dari :
a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya(SiLPA)
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk:
•menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
•mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
•mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
b.pencairan dana cadangan
Jika pembentukan dana cadangan berdasarkan peraturan daerah telah mencukupi, maka dapat dilakukan pencairan melalui pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah. Pemindahbukuan tersebut berdasarkan pada rencana pelaksanaan kegiatan. Pemindahbukuan paling tingi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. Penggunaan atas dana cadangan yang telah dicairkan dianggarkan dalam belanja SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan daerah.
c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Kekayaan yang dimiliki daerah dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kekayaan yang tidak dipisahkan dan kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan yang tidak dipisahkan, yang disebut Barang Milik Daerah (BMD), terdiri dari barang yang diperoleh/dibeli atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Kekayaan yang dipisahkan, yang disebut Investasi Pemerintah berupa penyertaan modal pada BUMD. Investasi Pemerintah dimaksud dapat bersumber dari APBD maupun bersumber selain dari APBD, misalnya hasil kapitalisasi cadangan dan kapitalisasi pinjaman. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah, menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan.
d.penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan Pinjaman Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari dana pihak ketiga (kreditur) yang harus dikembalikan dikemudian hari sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara pemda daerah dengan kreditur. Yang dapat bertindak sebagai kreditur pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank dan masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah, .
Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan mengatasi masalah angka pendek berkaitan dengan arus kas daerah (Adrian Sutedi, 2009).
e.penerimaan kembali pemberian pinjaman
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah daerah dimungkinkan memberikan pinjaman kepada pihak lain (debitur) seperti pemerintah daerah lain atau perusahaan daerah/BUMD. Penerimaan kembali pinjaman merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pelunasan piutang yang diterima dari para debitur tersebut. Penerimaan ini akan mengurangi jumlah piutang pemerintah daerah.
Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan berkaitan dengan pemanfaatan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan tersebut mencakup :
a.pembentukan dana cadangan
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan oleh kepala daerah bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari surplus APBD atau penyisihan atas penerimaan daerah. Namun demikian, tidak semua penerimaan daerah dapat disisihkan untuk membentuk dana cadangan. Penerimaan dana alokasi khusus, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan daerah, seperti penerimaan RSUD atau penerimaan dana darurat, tidak dapat digunakan untuk membentuk dana cadangan.
Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan tidak dapat digunakan selain untuk tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Namun demikian masih dimungkinkan memperoleh manfaat dari idle money tersebut. Dana cadangan yang belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah, seperti diinvestasikan dalam bentuk deposito, SBI dan SUN. Dana. Penerimaan hasil berupa bunga/deviden dari penempatan dana cadangan pada bank dan penempatan dalam portofolio, tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain, namun sebagai penambah dana cadangan tersebut.
b.penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
Investasi memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi. Ada beberapa alasan mengapa investasi diperlukan dalam pemabangunan ekonomi, Pertama, investasi dapat meningkatkan output. Kedua, investasi dapat menyediakan lapangan kerja. Ketiga, investasi dapat meningkatkan pendapatan yang merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan, Keempat, investasi dapat menjadi sumber penerimaan pajak (Adrian Sutedi, 2009).
Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Dari pengertian tersebut, yang bisa dijadikan penyertaan modal tidak harus berupa uang namun juga bisa berupa barang.
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dapat dilakukan dalam dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang antara lain berupa surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari segi sifatnya, investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah
Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Penyertaaan modal berupa aset/barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah. Penyertaaan modal tersebut dilakukan dengan pertimbangan:
a.Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi badan usaha milik daerah dalam rangka penugasan pemerintah.
b.Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
c.pembayaran kembali pokok utang
Pembayaran pokok utang digunakan untuk pembayaran kewajiban atas pokok utang, termasuk di dalamnya bunga dan denda yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang telah jatuh tempo. Pembayaran kembali pokok utang tersebut meliputi utang pemerintah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank atau masyarakat yang dilakukan melalui penerbitan obligasi daerah,
d.pemberian pinjaman kepada pihak ketiga
Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga meliputi pinjaman yang diberikan kepada perusahaan daerah/BUMD atau pemerintah daerah lainnya. Seseuai dengan PP 30 tahun 2011, pemerindah daerah dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan daerah/BUMD atau ke pemrintah daerah lain.
Pembiayaan Neto
Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu disebut dengan pembiayaan neto. Jumlah pembiayaan neto tersebut harus dapat menutup defisit anggaran. Pelampuan penerimaan pembiayaan menjadi Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
Posisi pembiayaan dalam struktur APBD digambarkan dalam tabel di bawah ini :
Daftar Pustaka
1. Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin, 2009
2. Irwan Taufiq Ritonga, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia, Sekolah Pascasarjana UGM, 2009
3. Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Daerah, PT Indeks, 2006
4. Adrian Sutedi, Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, 2009
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. UU 33 tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
10. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Comments
Post a Comment