PINJAMAN

PINJAMAN TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
 Setelah mempelajari materi pinjaman daerah, peserta secara khusus akan memahami Pengertian Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 Tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012
 PENGERTIAN PINJAMAN DAERAH
Jumlah alokasi dana Transfer ke Daerah terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada APBN 2011 Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah sebesar Rp393 Trilyun. Terakhir pada APBN 2012 telah dialokasikan dana Transfer ke Daerah sebesar Rp 470 Triliun atau sekitar 33% dari total belanja negara. Namun demikian, besaran dana Transfer ke Daerah tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah serta peningkatan kualitas belanja APBD.
 Secara nasional ketergantungan seluruh pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi. Hal ini terlihat pada porsi dana perimbangan yang terakhir mencapai 71,24% pada tahun 2011. Walaupun demikian, tren porsi dana perimbangan mengalami penurunan selama 2007-2011, sedangkan kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah masih dibawah angka 30% sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: Sehubungan dengan tren belanja APBD, berdasarkan data Kementerian Keuangan, belanja APBD masih didominasi oleh belanja pegawai. Pada tahun 2011, porsi belanja pegawai daerah terhadap total belanja daerah mencapai kisaran angka 46%, sementara belanja modal hanya berada pada kisaran angka 23%. Selain itu, porsi belanja modal daerah terhadap total belanja daerah selama kurun waktu 2007 – 2011 juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Dalam jangka panjang, hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap penyediaan pelayanan publik terutama penyediaan infrastruktur daerah.
Gambaran mengenai tren belanja APBD dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Penyediaan infrastruktur daerah akan mendorong aktivitas ekonomi daerah. Aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah akan meningkatkan total penerimaan dalam negeri berupa Pajak dan PNBP yang secara otomatis akan meningkatkan besaran pagu nasional alokasi Dana Perimbangan. Besaran pagu nasional tersebut akan menentukan alokasi DAU, DBH, dan DAK masing-masing Pemerintah Daerah. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekonomi daerah pada akhirnya akan meningkatkan besarannya Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan dan menggerakkan aktivitas-aktivitas ekonomi daerah antara lain melalui penyediaan infrastruktur yang memadai.
 Penyediaan infrastruktur daerah membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan seringkali tidak dapat dipenuhi dari PAD dan dana perimbangan, sehingga dibutuhkan alternatif sumber pembiayaan. Alternatif pembiayaan tersebut diharapkan akan membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal, sehingga Daerah tidak selalu tergantung kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah melalui mekanisme Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah menurut peraturan perundang-undangan adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang Pinjaman Daerah yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan publik. Kebijakan tersebut termasuk pemberian kesempatan kepada daerah untuk melakukan pinjaman ke sektor perbankan, untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat dengan menerbitkan obligasi daerah, serta kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Pusat.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, Pinjaman daerah masih belum banyak dimanfaatkan oleh Daerah. Dari kurun waktu 2008 – 2011, kontribusi pinjaman daerah untuk menutup defisit Pemda masih sangat rendah. Pada tahun 2008, persentase pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit hanya sebesar 6,13% dan cenderung menurun ke level 4,63% di tahun 2009 dan 4,21% di tahun 2010. Namun, pada tahun 2011, persentase tersebut naik kembali ke angka 7,25% sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah ini: Pinjaman Daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat memiliki berbagai risiko. Oleh karena itu, pinjaman daerah harus dikelola secara baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan Daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 Selain hal tersebut diatas, Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam APBD. Hal ini sejalan dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pinjaman daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya merupakan wujud pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang merupakan suatu sistem pendanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau digunakan untuk menutup kekurangan kas daerah.
Dana pinjaman dapat ditujukan untuk mendanai kegiatan investasi berupa pengadaan prasarana dan/atau sarana daerah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kegiatan investasi tersebut memberikan sumbangan bagi perekonomian daerah pada umumnya dan/atau penerimaan daerah pada khususnya. Selain itu, dana pinjaman juga dapat ditujukan untuk mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah. Oleh karena itu, bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi Pinjaman Daerah harus dikelola dengan baik mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, serta menganut pada prinsip-prinsip good governance dan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan bahwa pelaksanaan pinjaman daerah dapat memberikan dampak yang signifikan bagi proses pembangunan khususnya untuk mendukung pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
 Dana pinjaman daerah dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi pemerintahan, melalui penyediaan layanan umum, baik yang menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD maupun penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya akan dikeluarkan apabila kegaiatan yang akan dibiayai dari pinjaman tidak dilaksanakan. Selain itu, pinjaman juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memiliki manfaat ekonomi maupun sosial. Seiring dengan perubahan kondisi fiskal dan makroekonomi, serta kebutuhan pendanaan Pemerintah Daerah telah dilakukan penyempurnaan terhadap PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah menjadi PP Nomor 30 Tahun 2011.
 Arah kebijakan pinjaman daerah melalui revisi tersebut adalah peningkatan fleksibilitas penggunaan pinjaman dan peningkatan akses Pemerintah Daerah terhadap sumber pinjaman, namun tetap dalam koridor jumlah pinjaman yang aman dan terkendali sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesinambungan fiskal daerah serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Kebijakan Pemerintah yang diatur dalam PP 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah telah mengatur dan mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat lebih meningkatkan fungsi penyediaan pelayanaan dasar kepada masyarakat dan mengembangkan perekonomian daerah dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pinjaman daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dilakukan revisi Peraturan Pemerintah No.54/2005 tentang Pinjaman Daerah menjadi Peraturan Pemerintah No. 30/2011 tentang Pinjaman Daerah. Revisi Peraturan Pemerintah ini dilakukan sejalan dengan dilakukannya revisi Peraturan Pemerintah No.2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri menjadi Peraturan Pemerintah No.10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Beberapa pokok perubahan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah 30/2011 tentang Pinjaman Daerah antara lain: 1.Peningkatan fleksibilitas penggunaan pinjaman daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 30/2011 tentang Pinjaman Daerah, jenis dan penggunaan pinjaman daerah adalah sebagai berikut: a.Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. b.Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Jangka Menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Menengah meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. c.Pinjaman Jangka Panjang.
Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Peningkatan fleksibilitas penggunaan pinjaman daerah melalui pengaturan bahwa pinjaman jangka panjang digunakan untuk mendanai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang: •menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut; •menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau •memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Namun demikian, khusus untuk pinjaman jangka panjang berupa obligasi daerah dibatasi hanya untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut. 2.Penambahan prinsip umum pinjaman daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No.54/2005 tentang Pinjaman Daerah, prinsip umum pinjaman daerah belum diatur. Dalam Peraturan Pemerintah No.30/2010 tentang Pinjaman Daerah, terdapat prinsip umum pinjaman daerah seperti: a.penegasan peran Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah; b.penegasan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dan pinjaman tersebut harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah; dan d.Pemerintah Daerah dapat meneruskan pinjaman daerah sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintahan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. 3.Penambahan sumber pinjaman yang bersumber dari Pemerintah. Pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.30/2011 tentang Pinjaman Daerah dapat bersumber dari: a.Pemerintah; b.Pemerintah Daerah Lain; c.lembaga keuangan bank; d.lembaga keuangan bukan bank; dan e.masyarakat. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.1/2008 tentang Investasi Pemerintah telah dibentuk Pusat Investasi Pemerintah. Dalam perkembangannya Pusat Investasi Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam Peraturaan Pemerintah No. 30/2011, diatur bahwa pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah yang dilaksanakan melalui Pusat Investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. 4.Peningkatan reliabilitas perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah. Dalam melakukan pinjaman daerah, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan: a.Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. b.Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) yang ditetapkan Pemerintah yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima). Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman. c.Dalam hal pinjaman daerah diajukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah. d.Untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semula perhitungan DSCR menggunakan proyeksi PAD, DAU, DBH BW, Pokok Pinjaman selama jangka waktu pinjaman,. Namun, hal ini menyebakan perhitungan DSCR sulit untuk dijadikan landasan mengingat proyeksi tersebut sangat subjektif dan penuh justifikasi yang sulit dicari dasar pembenarannya. Untuk itu dalam revisi Peraturan Pemerintah No.30/2011, terdapat perubahan cara penghitungan DSCR yang semula berdasarkan angka proyeksi selama masa pinjaman menjadi rata-rata realisasi per tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir. Penghitungan Debt Service Coverage Ratio/DSCR dengan rumus sebagai berikut: DSCR = {PAD + DAU +(DBH-DBHDR)} - BW ≥ 2,5 Pokok pinjaman + Bunga + BL Keterangan: DSCR : Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman daerah yang bersangkutan; PAD : Pendapatan Asli Daerah; DAU : Dana Alokasi Umum; DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi; BW : Belanja Wajib, yaitu belanja pegawai dan belanja DPRD dalam tahun anggaran bersangkutan; Pokok pinjaman : Angsuran Pokok Pinjaman; Bunga : Beban Bunga pinjaman; BL : Biaya lain (misal biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda yang terkait dengan pinjaman daerah) DSCR ≥ X X : Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (DSCR) yang ditetapkan Pemerintah 5. Optimalisasi mekanisme penarikan dana pinjaman daerah. Cakupan penarikan dana pinjaman dioptimalkan melalui pembayaran langsung, rekening khusus, pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah, Letter of Credit (L/C), dan pembiayaan pendahuluan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 Tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012 Dalam rangka pengendalian batas maksimal defisit dan pinjaman Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan setiap bulan Agustus menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal pinjaman daerah. Untuk tahun anggaran 2012, telah ditetapkan PMK No. 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012. Dalam PMK tersebut diatur hal-hal sebagai: 1.Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD untuk Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2012. 2.Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2012 untuk masing-masing daerah ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012. 3.Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah yang masih menjadi kewajiban daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2012. 4.Pinjaman daerah tersebut termasuk pinjaman daerah yang diteruskan menjadi pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. 5.Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD kepada Menteri Keuangan sebelum APBD ditetapkan. 6.Dalam hal defisit APBD akan dibiayai dari Pinjaman Daerah yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank dengan jumlah Pinjaman Daerah melampaui 6% (enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012, maka defisit APBD tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. 7.Menteri Keuangan dalam memberikan persetujuan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri. 8.Persetujuan atau penolakan Menteri Keuangan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan. Tata cara pengajuan permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1.Gubernur, bupati, atau walikota mengajukan permohonan persetujuan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah. 2.Surat permohonan persetujuan yang diajukan oleh bupati atau walikota ditembuskan kepada gubernur. 3.Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dikirimkan untuk dievaluasi. 4.Surat permohonan persetujuan sebagaimana tersebut di atas memuat alasan melampaui Batas Maksimal Defisit APBD dan rencana penggunaan pinjaman, dengan dilampiri dokumen: a.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; b.Rancangan APBD atau Rancangan APBD Perubahan tahun berkenaan; c.Perhitungan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan d.Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman. 5.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan meminta pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah. 6.Direktur Jenderal Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. 7.Dalam hal Direktur Jenderal Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan pertimbangan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD. 8.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan wajib memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dari Pemerintah Daerah beserta dokumen kelengkapannya. STUDI KASUS Kota XYZ akan melakukan pinjaman daerah melalui Pusat Investasi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Pasar Tradisional senilai Rp40.000.000.000. Kota XYZ memiliki sisa pinjaman yang terdiri dari (i) nilai pokok sebesar Rp19.690.027.496,90 yang telah dijadwalkan ulang pembayarannya mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan (ii) nilai non pokok sebesar Rp64.933.488.506,69 yang diselesaikan melalui penghapusan sebesar Rp3.836.610.174,11 dan melalui debt swap sebesar Rp61.096.878.332,58. Perhitungan Keuangan terhadap Kondisi Keuangan Kota XYZ berdasarkan peraturan di bidang Pinjaman Daerah Jumlah Maksimal Pinjaman yang Dapat Diberikan Kepada Kota XYZ Sesuai PP 30 Tahun 2011 pasal 15, besaran maksimum pinjaman adalah jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk DAK, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. APBD Kota XYZ TA 2011 Total Pendapatan Daerah : Rp 1.694.695.069.057 DAK : Rp 47.679.100.000 Dana Darurat : Rp - Penerimaan yg kegunaannya dibatasi (earmarked) : Dana Otsus dan Penyesuaian : Rp 1.820.501.062 DBH DR : Rp - DBH CHT : Rp 41.885.171 DBH Migas : Rp 1.869.382.114 Hibah : Rp - - Jumlah PU APBD Tahun 2011 : Rp 1.643.284.200.710 Maksimal Total Pinjaman (75% PU APBD) : Rp 1.232.463.150.532 Kota XYZ memiliki sisa pinjaman yang terdiri dari (i) nilai pokok sebesar Rp19.690.027.496,90 yang telah dijadwalkan ulang pembayarannya mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan (ii) nilai non pokok sebesar Rp64.933.488.506,69 yang diselesaikan melalui penghapusan sebesar Rp3.836.610.174,11 dan melalui debt swap sebesar Rp61.096.878.332,58. Dengan demikian jumlah sisa pinjaman Kota XYZ sebesar Rp19.690.007.496,90 ditambah dengan rencana pinjaman Kota XYZ sebesar Rp40.000.000.000 tidak melebihi batas maksimal total pinjaman Kota XYZ. Batas Maksimal Defisit APBD Kota Palembang TA 2012 Sesuai PMK No.127/PMK.07/2011 pasal 3 ayat (1) diatur bahwa ”Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah ditetapkan sebesar 6% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012”. Pendapatan Daerah TA 2012 Rp 1.995.636.728.189 Batas Maksimal Defisit 6% X Pendapatan Daerah TA 2011 Rp 119.738.203.691 Dengan demikian usulan pinjaman Pemerintah Kota XYZ sebesar Rp40.000.000.000 tidak melebihi batas maksimal defisit APBD Kota XYZ TA 2012 sebagaimana diatur dalam PMK No.127/PMK.07/2011 sehingga Pemerintah Kota XYZ tidak harus meminta izin pelampauan defisit APBD TA 2012 kepada Menteri Keuangan. Perhitungan DSCR Pemerintah Kota XYZ DSCR = {PAD + (DBH - DBHDR) + DAU} – Belanja Wajib > 2,5 Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain Keterangan Tahun Anggaran Rencana Pinjaman Rata-rata 2009 2010 2011 PAD 165,983,357,193 224,461,341,146 263,010,453,041 217,818,383,793 DBH 209,633,232,523 229,936,278,468 243,246,554,199 227,605,355,063 DBHDR 0 DAU 689,108,622,000 696,587,039,000 787,613,180,000 724,436,280,333 Belanja Wajib 779,615,981,011 815,036,068,847 989,519,579,457 861,390,543,105 Pokok Pinjaman 40,000,000,000 8,000,000,000 Bunga 3,200,000,000 3,200,000,000 Biaya Lain-lain 500,000,000 100,000,000 Kewajiban Pinjaman Lama 3,938,001,499 DSCR 20 Keterangan: Data APBD yang dipergunakan untuk tahun 2009 adalah data APBD realisasi. Sedangkan data yang dipergunakan untuk tahun 2010 dan 2011 adalah data APBD. Kewajiban pinjaman lama adalah rata-rata pinjaman lama Kota XYZ yang harus dibayar mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Rencana Pokok Pinjaman ke PIP : Rp40.000.000.000 Jangka waktu pelunasan pinjaman (asumsi) : 5 Tahun Bunga PIP 8% : Rp 3.200.000.000 Biaya Lain-lain PIP 1,25% (asumsi) : Rp 500.000.000 LATIHAN SOAL 1.Jelaskan pengertian pinjaman daerah? 2.Sebutkan dan jelaskan jenis serta penggunaan pinjaman daerah? 3.Sebutkan sumber-sumber Pinjaman Daerah? 4.Jelaskan definisi Debt Service Coverage Ratio? 5.Jelaskan bentuk pinjaman yang bersumber dari masyarakat dan tujuan penggunaannya? KUNCI JAWABAN 1. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 2.Jenis dan penggunaan pinjaman adalah: a.Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan dan digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. b.Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Jangka Menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. c.Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang: •menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut; •menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau •memberikan manfaat ekonomi dan sosial. 3.Sumber pinjaman daerah adalah: •Pemerintah; •Pemerintah Daerah Lain; •lembaga keuangan bank; •lembaga keuangan bukan bank; dan •masyarakat. 4.DSCR atau Debt Service Coverage Ratio adalah rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan Pemerintah yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima). 5.Bentuk pinjaman yang bersumber dari masyarakat adalah obligasi daerah yang penggunaannya ditujukan hanya untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut Daftar Pustaka 1. Peraturan Pemerintah No.30/2011 tentang Pinjaman Daerah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 Tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012

Comments